WARTA DHAKSINARGA - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepemimpinan bupati Hj. Badingah dinilai gagal dalam melindungi rakyatnya khususnya para pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Gunungkidul. Ini dilihat dari masih banyaknya para rentenir yang berkeliaran di pasar tradisional se Kabupaten Gunungkidul.
Ini terungkap saat para pedagang tradisional se Kabupaten Gunungkidul berkumpul di salah satu Rumah Makan di Kalurahan Plembutan Kapanewon Playen (Ahad, 25/10). Saat para pedagang tradisional ini mengadakan pers conference mengatakan kepemimpinan Kabupaten Gunungkidul periode ini dinilai gagal melindungi rakyat kecil khususnya para pedagang tradisional se Gunungkidul.
Sutini Ketua Paguyuban Pedagang Tradisional Pasar se Gunungkidul mengungkapkan di Pasar Playen sendiri masih banyak para 'koperasi jalanan' yang berkeliaran di pasar Playen khususnya. Berdasarkan informasi dari anggotanya yang berdasarkan pengakuan paguyuban ini sudah memiliki 200an anggota mengungkapkan, selain di Pasar Playen beberapa pasar Kapanewon dan bahkan pasar di tingkat kalurahan juga sama. Mereka menjalankan aksinya dengan mengiming-imingi memberikan pinjaman beberapa rupiah dengan bunga yang katanya kecil. Tetapi di dalam kenyataannya, hari ini diberi pinjaman besok harinya sudah ditagih. Ini diamini pula oleh Muhammad Dadang Iskandar ketua Sahabat Babe Gunungkidul, inilah kenyataan di hampir semua Pasar Tradisional se Kabupaten Gunungkidul. Jika tidak percay Monggo bisa datang ke Pasar Tradisional Argosari Wonosari, Pasar Playen, Paliyan dan pasar tradisional di Kapanewon lainnya di Gunungkidul.
Maka Paguyuban Pedagang Tradisional Pasar se Gunungkidul ini kemarin (Ahad, 25/10) memberi pernyataan untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomer 3 yakni Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi. Ini dikarena mereka yakini bahwa Bambang Wisnu jika menjadi Bupati Gunungkidul akan mampu membasmi para rentenir di pasar tradisional di Kabupaten Gunungkidul, dengan bermodal pengalaman puluhan tahun menjadi kepala dinas BKAD Provinsi Yogyakarta. (red)
%20(20).jpeg)
0 Komentar