Pilkada Gunungkidul: Setelah DPD RI, Kini di Pemilihan Bupati Warga Muhammadiyah Siap Berbeda Dengan PAN

 

WARTA DHAKSINARGA - Semakin dekat pelaksanaan Pemilihan Bupati Gunungkidul yang akan diselenggarakan pada Hari Rabu 9 Desember 2020, suhu politik saat ini mulai panas. Adanya pencalonan Immawan Wahyudi dengan Martanty Soenar Dewi dan Sutrisno Wibowo dengan Mahmud Ardi Widianto dapat menjadikan perpecahan antara PAN dan Muhammadiyah.

Pasalnya Immawan sendiri merupakan mantan kader terbaik, bahkan pendiri dan membesarkan PAN di Kabupaten Gunungkidul dan merupakan kader asli Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga membuat potensi perpecahan di arus bawah dengan pilihan yang berbeda itu.

Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammdiyah (PDPM) Gunungkidul, Arif Darmawan mengungkapkan, perpecahan PAN dan Muhammadiyah sudah mulai terjadi sejak Pileg 2019 lalu. Pasalnya Muhammadiyah seolah dikooptasi oleh partai. Sebagai contohnya, pada pemilihan DPD kemarin, Muhammadiyah memiliki kecenduruangan mendukung Afnan Hadikusumo dan berseberangan dengan PAN. “Ada perbedaan pendapat dan dukungan,” kata Arif Darmawan.

“Arahnya kemana kami sulit untuk menganalisa karena tidak ada instruksi secara langsung. Sehingga arus bawah terpecah, ada yang ke pasangan lain dan ada yang ke pasangan Immawan Martanty,” imbuhnya. Namun demikian, para petinggi dan pemimpin wilayah Muhammadiyah (PWM) tersirat untuk mendukung Immawan Wahyudi dengan alasan sudah teruji memberikan dampak positif selama kepemimpiananya. “Kami harapkan semua Warga Muhammadiyah Gunungkidul kompak, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan keunggulan yang ada,” jelasnya.

Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) Yogyakarta, Muhammad Saleh Tjan meminta warga Muhammadiyah untuk mengawal kader persyarikatan dalam Pilkada Gunungkidul tahun 2020. Menurutnya sangat penting kader dalam mengawal terselenggaranya Pilkada agar mendapatkan pemimpin yang sesuai, amanah dan memiliki bobot dalam pengetahuan dan pengalamannya.

Ia menegaskan, Persyarikatan Muhammadiyah memang bukanlah partai politik, namun demikian walaupun tidak terikat pada partai politik, masyarakat harus mengawal dan memberikan akses para kader terbaik itu harus mengisi ruang-ruang Politik. Kedepan PWM akan membuka sekolah kader politik, “ imbuhnya. (red)