Gunungkidul, 11 Februari 2026 — Persatuan Staf Desa resmi menggelar diskusi bertajuk “Jagongan Kalurahan” dengan tema sentral “Sinambung Rasa, Nyawiji ing Sedyo”, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini menjadi wadah dialog terbuka sekaligus sarana mempererat silaturahmi antar perangkat desa di tingkat kalurahan.
Suasana diskusi berlangsung hangat, terutama saat sesi tanya jawab yang menghadirkan KPH. H. Yudha Negara. Dalam forum tersebut, salah satu peserta, Hari, staf dari Kalurahan Krambilsawit, menyampaikan aspirasi kritis terkait kesejahteraan staf desa yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja.
Hari menyoroti ketimpangan antara jam kerja staf desa dengan Penghasilan Tetap (Siltap) yang diterima. Menurutnya, staf desa kerap harus siaga hampir 24 jam untuk melayani kebutuhan masyarakat.
“Staf adalah ujung tombak pelayanan di kalurahan. Namun kenyataannya, Siltap yang kami terima masih di bawah UMR. Ini merupakan pukulan bagi kami, apalagi kami seolah dibenturkan dengan SK Bupati terkait regulasi penggajian,” ujarnya.
Ia berharap ada langkah nyata untuk memperjuangkan peningkatan Siltap agar kehidupan pamong kalurahan lebih terjamin dan bermartabat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Drs. Sujarwo, menegaskan bahwa secara regulasi tidak ada aturan yang saling bertentangan. Meski demikian, pihaknya berkomitmen meninjau kembali standarisasi penghasilan staf kalurahan.
“Aturan yang ada sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Namun kami mendengar aspirasi ini dan akan memperjuangkan agar Siltap staf kalurahan bisa disesuaikan dengan standar yang ada,” jelas Sujarwo.
Sebagai langkah jangka pendek, Sujarwo menawarkan solusi terkait pemotongan iuran BPJS yang selama ini membebani penghasilan bersih staf desa. Ia menyebut iuran tersebut akan diupayakan masuk dalam APBKal Perubahan agar tidak semakin menggerus pendapatan staf.
Sementara itu, KPH. H. Yudha Negara memaparkan konsep Lumbung Mataram yang dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), sehingga berpotensi mendorong penyesuaian Siltap staf pamong kalurahan sesuai UMK. Program tersebut mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, edukasi, hingga pariwisata dalam satu ekosistem desa.
“Lumbung Mataram itu bukan hanya soal menanam padi atau sayuran. Di sana ada edukasi, ada wisatanya, dan ada integrasi antara tanaman pangan dengan peternakan yang harus mampu mendongkrak PAD,” terang Yudha Negara.
Integrasi tersebut dinilai membuka peluang desa memiliki produk unggulan yang dikelola secara profesional melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan pengelolaan yang tepat, fasilitas Lumbung Mataram dapat menarik wisatawan maupun peneliti dan memberikan pemasukan langsung bagi kas kalurahan.
Diskusi Jagongan Kalurahan diharapkan menjadi pemantik sinergi antara pemerintah kabupaten dan perangkat desa demi terciptanya tata kelola pemerintahan kalurahan yang kuat, profesional, dan sejahtera.
0 Komentar