Gunungkidul — Program ketahanan pangan Lumbung Mataram di Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, yang didanai Dana Keistimewaan (Danais) DIY menuai kritik tajam. Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dipertanyakan transparansi pengelolaannya, terutama terkait kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Berdasarkan data yang dihimpun, kucuran Danais untuk proyek ini mengalir dalam beberapa tahap. Tahap I tahun 2022 sebesar Rp750 juta, Tahap II tahun 2023 Rp1,5 miliar, Tahap III tahun 2024 Rp750 juta, serta rencana Tahap IV tahun 2026 sebesar Rp1,6 miliar. Total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp4,6 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik embung pengairan, lumbung pangan, serta pengadaan ternak kambing. Namun besarnya anggaran dinilai tidak diiringi keterbukaan informasi publik di tingkat desa, khususnya mengenai hasil pengelolaan aset yang seharusnya berkontribusi pada PADes.
Hingga kini belum ada laporan terbuka mengenai pemasukan riil dari operasional proyek tersebut ke kas desa. Saat dikonfirmasi terkait kontribusi terhadap PADes, sejumlah perangkat desa disebut cenderung menghindari penjelasan. Kondisi ini memicu kecurigaan warga dan pengamat kebijakan publik terhadap potensi maladministrasi atau kebocoran anggaran.
Dugaan ketidakberesan juga menguat setelah adanya pengakuan dari internal Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Ketua TPK yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut peran TPK di lapangan hanya sebatas formalitas.
“Saya ini ibaratnya hanya formalitas. Tugas saya di lapangan cuma mengoordinasi tukang dan memberi arahan pembangunan fisik. Tapi kalau soal belanja barang, beli kambing, atau material, semuanya dilakukan langsung oleh internal perangkat desa. Kami tidak diberi peran dalam proses pembelanjaan itu,” ujarnya.
Secara administratif, TPK semestinya memiliki peran dalam pengadaan barang dan jasa. Namun dalam praktiknya, kendali keuangan disebut berada di tangan segelintir perangkat desa.
Kesenjangan antara besarnya anggaran dan transparansi pengelolaan mendorong desakan audit independen. Pengawasan dari Inspektorat Daerah maupun Paniradya Kaistimewan dinilai penting agar proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak menyimpang dari tujuan awal.
Masyarakat Kalurahan Bendung kini menunggu kejelasan atas pengelolaan dana miliaran rupiah tersebut, sekaligus berharap adanya keterbukaan mengenai kontribusi nyata proyek Lumbung Mataram terhadap PADes.
0 Komentar