Gunungkidul — Suasana tegang menyelimuti Kantor Pemerintah Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kamis (5/2/2026). Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu bersama Pos-Pera Gunungkidul dan DIY mendatangi kantor kalurahan untuk menagih kejelasan penggunaan Dana Desa yang dialokasikan sebagai penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak 2017 hingga sekarang.
Audiensi yang digelar di ruang pertemuan kalurahan tersebut berubah menjadi ajang kritik tajam. Warga menilai paparan yang disampaikan pemerintah kalurahan tidak menyentuh substansi persoalan di lapangan dan hanya berfokus pada laporan administratif.
Koordinator Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu, Suharsono, menyatakan ketidakpuasannya terhadap penjelasan pihak kalurahan. Menurutnya, pemerintah desa hanya menunjukkan tumpukan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanpa mampu membuktikan keberadaan aset secara fisik.
“Kami datang bukan untuk melihat angka-angka indah di atas kertas. Kami ingin tahu uang rakyat sejak 2017 itu jadi apa. Mana barangnya? Mana usahanya? Transparansi itu soal fakta, bukan sekadar administrasi,” tegas Suharsono usai audiensi.
Ia menambahkan, akumulasi dana desa yang dikucurkan untuk BUMDes selama bertahun-tahun seharusnya sudah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan tanda tanya.
Kritik tersebut mencerminkan kegelisahan warga terhadap tata kelola keuangan desa yang dianggap kurang terbuka. Warga menilai terdapat kesenjangan antara laporan tertulis dengan realitas di lapangan.
“Kami menanyakan aset secara faktual, tapi hanya ditunjukkan laporan tertulis. Ini kegagalan menunjukkan akuntabilitas publik. Jangan sampai dana desa hanya berputar di atas meja tanpa fisik yang jelas,” lanjutnya.
Suharsono juga mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya telah mempertanyakan laporan pertanggungjawaban tersebut, namun belum memperoleh jawaban yang dianggap memadai. Bahkan, menurutnya, ketika dikonfirmasi ke Bamuskal, respons yang diterima dinilai tidak transparan.
Di sisi lain, Pemerintah Kalurahan Natah memberikan klarifikasi bahwa secara administratif pelaporan penggunaan dana telah dilakukan sesuai regulasi. Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredakan tuntutan warga yang meminta pembuktian aset secara langsung.
Karena belum tercapai titik temu, Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu secara resmi meminta audiensi lanjutan yang lebih rinci dan terbuka.
“Kami menuntut pertemuan lanjutan. Kami ingin melihat bukti fisik, bukan hanya kertas. Kalau pemerintah desa bersih, tidak perlu ragu membuka aset secara transparan,” pungkas Suharsono.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu jadwal resmi audiensi berikutnya. Mereka menyatakan siap membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi apabila tuntutan transparansi tidak segera dipenuhi.
0 Komentar