GUNUNGKIDUL (DIY) — Ratusan warga Kalurahan Ngunut, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Kalurahan Ngunut pada Senin (8/12/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk protes tegas terhadap perangkat kalurahan yang dinilai kurang transparan dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dengan membawa poster tuntutan serta orasi bergantian dari warga dan pemuda setempat. Massa menuntut kejelasan penggunaan dana kalurahan yang diduga kuat telah disalahgunakan oleh oknum perangkat.
Wakil Ketua Karangtaruna Ngunut, Toni, mengatakan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari gerakan sebelumnya, di mana para pemuda sempat melakukan penyegelan kantor kalurahan dengan memasang banner protes. Ia menyebut adanya dugaan penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan saldo rekening kalurahan hanya tersisa sekitar Rp 7 ribu rupiah.
"Program yang telah direncanakan juga tidak terealisasi. Anggarannya sudah habis entah ke mana, namun kegiatan tidak terlaksana," ujar Toni dalam orasinya.
Toni menambahkan, dugaan penyalahgunaan anggaran tidak hanya terjadi pada tahun ini, melainkan juga tahun-tahun sebelumnya dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 500 juta. Menurutnya, warga dan Karangtaruna sudah berulang kali menyampaikan kritik serta melakukan mediasi, namun tidak pernah mendapatkan respons maupun penyelesaian.
"Kami beberapa kali melakukan mediasi, tetapi malah semakin menjadi. Tidak membawa perubahan, sehingga kami memutuskan untuk melakukan aksi ini," tegasnya.
Lebih lanjut, Toni menyampaikan bahwa terkait dugaan penyalahgunaan tersebut, warga telah melaporkannya ke Polres Gunungkidul untuk diproses secara hukum. Sejumlah bukti, seperti rekening koran dan rekaman pengakuan oknum pamong, telah diserahkan kepada penyidik.
"Harapan kami, siapapun yang menyalahgunakan anggaran kalurahan dapat diproses hukum dengan seadil-adilnya sesuai peraturan yang berlaku," pungkas Toni.
Aksi demonstrasi ini sekaligus menjadi cerminan tuntutan masyarakat atas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah kalurahan dalam mengelola dana publik.
0 Komentar