Warta Dhaksinarga – Keputusan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membatalkan pengadaan seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) senilai Rp3,764 miliar pada Tahun Anggaran 2026 memunculkan beragam respons dari masyarakat. Di satu sisi, kebijakan tersebut diapresiasi karena dinilai menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan yang lebih mendesak. Namun di sisi lain, publik mempertanyakan mengapa program tersebut sempat masuk dalam perencanaan anggaran dengan nilai yang cukup besar.
Pembatalan tender yang sebelumnya telah memasuki tahap penetapan pemenang itu dinilai menjadi cerminan bahwa masih terdapat program yang dianggap kurang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Berdasarkan berbagai keluhan warga dan hasil pemantauan di lapangan, masih banyak ruas jalan di sejumlah wilayah Gunungkidul yang mengalami kerusakan dan menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan masyarakat.
Muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah. Sebagian warga menilai kebutuhan infrastruktur dasar seharusnya mendapat perhatian lebih dibandingkan pengadaan pakaian dinas baru.
"Apakah seragam baru lebih penting dibanding jalan yang menjadi akses utama warga untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian, hingga menunjang perekonomian masyarakat?" demikian salah satu pandangan yang berkembang di tengah masyarakat.
Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul, Iskandar, menjelaskan bahwa pembatalan tender dilakukan berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 2 Juni 2026 yang memerintahkan penghentian sejumlah paket pengadaan sebagai bagian dari penataan ulang dan evaluasi program kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya berlaku pada pengadaan pakaian dinas, tetapi juga terhadap rencana pembelian kendaraan dinas kepala daerah yang pada tahun kedua masa kepemimpinannya tidak direalisasikan.
Menurut Bupati, anggaran hasil efisiensi akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur berbasis gotong royong serta memperkuat penanggulangan bencana. Pemerataan pembangunan juga akan difokuskan pada wilayah utara Gunungkidul yang selama ini dinilai masih membutuhkan percepatan pembangunan.
Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan arahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah selatan, melainkan menjangkau kawasan utara, timur, dan barat secara lebih merata.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai persoalan yang perlu dievaluasi bukan hanya pembatalan tender, tetapi juga proses perencanaan anggaran sejak awal. Mereka berharap seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk BKPPD, lebih cermat dan peka terhadap kondisi riil masyarakat sebelum mengusulkan program yang membutuhkan anggaran miliaran rupiah.
Salah seorang tokoh masyarakat yang ditemui awak media menyampaikan bahwa kebutuhan birokrasi jangan sampai lebih diutamakan dibanding kebutuhan masyarakat luas.
"Ketika jalan rusak masih menjadi keluhan utama warga, maka anggaran daerah semestinya difokuskan untuk menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, masyarakat masih menunggu komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memastikan bahwa anggaran hasil efisiensi benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga pemerataan pembangunan tidak hanya menjadi slogan, tetapi dapat dirasakan secara langsung oleh warga di seluruh wilayah Gunungkidul.
0 Komentar